Cara Membuat Makalah Kebijakan yang Baik dan Benar: Panduan Lengkap Berdasarkan PerLAN 28/2017
Panduan resmi membuat makalah kebijakan sesuai standar Lembaga Administrasi Negara — dilengkapi struktur lengkap, enam ciri makalah yang baik, ketentuan abstrak, contoh, template, dan tips praktis untuk mahasiswa, ASN, dan Analis Kebijakan.
Seri Panduan KTI Berdasarkan PerLAN 28/2017
Artikel ini adalah bagian ketiga dari seri panduan KTI Analis Kebijakan yang disusun SPGI berdasarkan PerLAN 28/2017. Baca seluruh seri untuk pemahaman lengkap tentang empat jenis KTI yang diakui secara resmi.
Policy Brief (Risalah Kebijakan)
Ringkas, persuasif, untuk pembuat kebijakan
✅ Sudah terbit Seri 02Policy Paper (Kertas Kerja Kebijakan)
Akademis, berbasis penelitian, untuk pemangku kepentingan
✅ Sudah terbitMakalah Kebijakan
Komprehensif, ilmiah, untuk forum akademis
📍 Anda sedang membaca iniApa Itu Makalah Kebijakan?
Di antara empat jenis KTI yang diatur PerLAN 28/2017, makalah kebijakan adalah yang paling dekat dengan format akademis konvensional. Jika policy brief adalah percakapan langsung dengan pembuat kebijakan dan policy paper adalah presentasi untuk tim ahli, maka makalah kebijakan adalah karya ilmiah lengkap yang dipresentasikan dalam forum akademis atau dipublikasikan dalam jurnal.
Makalah kebijakan adalah tulisan mengenai isu kontemporer yang memberikan alternatif kebijakan yang didukung oleh analisis tajam terhadap berbagai keluaran (output) yang dihasilkan dan sebagai informasi masukan (input) untuk membuat keputusan atas suatu kebijakan, baik terhadap kebijakan yang telah ada maupun kebijakan baru yang dianggap penting.
Sumber: Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 28 Tahun 2017
Ada tiga elemen kunci dalam definisi ini yang perlu dipahami dengan baik:
- Isu kontemporer. Makalah kebijakan harus membahas isu yang relevan dan aktual — bukan persoalan historis yang sudah selesai. Ini membedakannya dari karya sejarah kebijakan.
- Analisis tajam terhadap output. Fokusnya pada apa yang dihasilkan oleh kebijakan yang sudah berjalan — bukan sekadar deskripsi regulasi atau niat kebijakan.
- Informasi masukan untuk keputusan. Hasil analisis harus berfungsi sebagai input yang berguna bagi pembuat kebijakan, baik untuk memperbaiki kebijakan yang ada maupun merancang kebijakan baru.
Perbedaan Makalah Kebijakan, Policy Brief, dan Policy Paper
Memahami posisi makalah kebijakan di antara jenis KTI lainnya sangat penting agar Anda tidak salah memilih format saat menyusun dokumen kebijakan.
| Dimensi | Policy Brief | Policy Paper | Makalah Kebijakan |
|---|---|---|---|
| Nama Resmi PerLAN | Risalah Kebijakan | Kertas Kerja Kebijakan | Makalah Kebijakan |
| Panjang | Maks. 1.500 kata | 3.000–6.000+ kata | Komprehensif, ada abstrak 250 kata |
| Pembaca Utama | Pembuat kebijakan | Akademisi dan pemangku kepentingan | Forum akademis, jurnal ilmiah |
| Abstrak | Tidak ada | Executive summary 500–750 kata | Abstrak 250 kata (bilingual) |
| Metode Penelitian | Tidak wajib | Wajib ada | Wajib ada dan terinci |
| Kata Kunci | Tidak ada | Tidak ada | Wajib ada (bilingual) |
| Daftar Pustaka | Referensi utama | Daftar referensi lengkap | Min. 10 referensi |
| Forum Publikasi | Internal, advokasi kebijakan | Seminar kebijakan, pemangku kepentingan | Jurnal ilmiah, konferensi akademis |
Pilih makalah kebijakan ketika: (1) Anda ingin mempublikasikan karya dalam jurnal ilmiah atau dipresentasikan dalam konferensi; (2) diperlukan dokumentasi metodologi penelitian yang lengkap; (3) pembaca adalah komunitas akademis yang membutuhkan standar penulisan ilmiah penuh; atau (4) sebagai tugas akhir atau karya akademis formal di perguruan tinggi.
6 Ciri Makalah Kebijakan yang Baik
PerLAN 28/2017 menetapkan enam ciri umum makalah kebijakan yang baik. Ini bukan sekadar daftar estetika — ini adalah standar kualitas yang akan dinilai oleh reviewer jurnal, penguji seminar, dan tim penilai angka kredit.
Akurat dan Komprehensif
Menyampaikan fakta dan gagasan secara akurat, dibahas tuntas, dan mampu mengantisipasi pertanyaan dari pembacanya.
Sumber Informasi Baik
Memiliki data dan informasi yang lengkap serta mencantumkan kutipan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
Seimbang
Mengungkap gagasan secara objektif — tidak memihak secara berlebihan dan mempertimbangkan perspektif yang berbeda.
Kreatif
Fakta dan data ditata, dipadukan, dianalisis, dan disimpulkan dengan menarik — baik dari segi redaksi maupun ilustrasi visual.
Penulisan Benar
Bebas dari kesalahan gaya bahasa, tata bahasa, tanda baca, penggunaan kata, dan ejaan sesuai kaidah bahasa Indonesia.
Sistematis
Mendeskripsikan gagasan secara runtut: pendahuluan, permasalahan, pembahasan, kesimpulan dan saran, serta penutup.
Enam ciri ini bukan daftar yang bisa dipilih sebagian. Sebuah makalah kebijakan yang baik harus memenuhi seluruhnya. Kekurangan pada satu ciri — misalnya tidak seimbang atau tidak sistematis — dapat melemahkan keseluruhan kualitas karya, bahkan jika ciri lainnya sudah sangat baik.
Struktur Makalah Kebijakan Sesuai PerLAN 28/2017
PerLAN 28/2017 menetapkan sepuluh komponen dalam sistematika penulisan makalah kebijakan. Ini adalah struktur paling lengkap di antara semua jenis KTI — mencerminkan karakter ilmiahnya yang paling kuat.
Judul makalah kebijakan memiliki standar yang lebih ketat dibandingkan policy brief. PerLAN 28/2017 menetapkan bahwa judul harus: spesifik, jelas, ringkas, menggugah rasa untuk dibaca, menggambarkan substansi atau isi tulisan, dan mengandung unsur kata kunci. Tidak perlu diawali dengan kata “penelitian”, “analisis”, atau “studi” kecuali kata tersebut memang menjadi pokok bahasan.
Nama penulis ditampilkan dengan jelas dan lengkap tanpa menyebutkan gelar. Nama asli ditulis penuh tanpa disingkat — jika nama akan disingkat, harus memenuhi kaidah dan konsisten. Nama penulis utama harus berada paling awal.
Berisi nama instansi atau lembaga tempat penulis bekerja dan alamat email penulis pribadi. Perhatian: PerLAN 28/2017 secara eksplisit menyatakan bahwa alamat email instansi tidak diperbolehkan — hanya email pribadi penulis.
Ini adalah komponen yang paling membedakan makalah kebijakan dari dua jenis KTI sebelumnya. Abstrak dalam makalah kebijakan memiliki ketentuan yang sangat spesifik dan ketat dari PerLAN 28/2017.
Pendahuluan makalah kebijakan terdiri dari latar belakang, permasalahan dan tujuan, hipotesis (jika ada), rancangan penelitian, dan tinjauan pustaka atau reviu literatur. Ini adalah pendahuluan yang paling komprehensif di antara semua jenis KTI dalam PerLAN 28/2017.
Berbeda dari policy brief yang tidak membutuhkan metode, makalah kebijakan wajib menjelaskan metode penelitian secara terperinci. PerLAN 28/2017 menetapkan empat syarat penjelasan metode yang harus dipenuhi.
Bagian ini memuat hasil penelitian dan pembahasannya, termasuk ilustrasi berupa gambar, tabel, grafik, foto, diagram, dan lain-lain. Ini adalah bagian terpanjang dan terpenting dalam makalah kebijakan — tempat analisis substantif disajikan secara sistematis.
PerLAN 28/2017 memberikan definisi yang sangat jelas tentang kesimpulan: bukan tulisan ulang dari pembahasan, bukan ringkasan, melainkan penyampaian singkat dalam bentuk kalimat utuh atau butir-butir kesimpulan secara berurutan. Ini adalah distilasi dari seluruh temuan — bukan pengulangan.
Saran berisi rekomendasi akademis, tindak lanjut nyata, atau implikasi kebijakan atas kesimpulan yang diperoleh. Dalam makalah kebijakan, saran harus konkret dan dapat ditindaklanjuti — bukan saran yang bersifat generik dan tidak memiliki penerima yang jelas.
Daftar pustaka disusun berdasarkan aturan lembaga penerbit. PerLAN 28/2017 memberikan panduan khusus: sebaiknya isi tulisan tidak terlalu banyak mengutip dari tulisan sendiri, dan sumber acuan berjumlah paling sedikit sepuluh referensi. Semua referensi harus dari sumber yang reliabel dan dapat diverifikasi.
Panduan Menulis Abstrak yang Benar
Abstrak adalah komponen yang paling sering ditulis dengan buruk dalam makalah kebijakan. Banyak penulis menganggap abstrak sebagai ringkasan latar belakang — padahal abstrak yang baik harus jauh lebih dari itu.
Berdasarkan PerLAN 28/2017, abstrak yang baik harus memberikan gambaran dari isi makalah dan mengungkapkan tiga hal berikut:
Permasalahan Pokok yang Dibahas
Apa isu kebijakan yang menjadi fokus makalah? Mengapa isu ini penting dan relevan untuk dibahas saat ini?
Metode Analisis yang Digunakan
Bagaimana makalah ini menganalisis permasalahan? Metode apa yang digunakan — kualitatif, kuantitatif, atau mixed method?
Pernyataan Singkat tentang Kegiatan yang Dilakukan
Apa yang dilakukan dalam penelitian ini — apa yang dikaji, siapa yang dilibatkan, dan di mana konteks kajiannya?
Ketentuan Teknis Abstrak
- Panjang: 250 kata dalam Bahasa Indonesia dan 250 kata dalam Bahasa Inggris — keduanya dalam satu lembar
- Sifat: Stand alone — dapat dipahami sepenuhnya tanpa membaca isi makalah
- Kata kunci: ditulis dalam dua bahasa (Indonesia dan Inggris), ditempatkan di bawah masing-masing abstrak
- Isi: tidak boleh ada kutipan atau referensi di dalam abstrak
- Tense: gunakan kata kerja lampau untuk menggambarkan apa yang sudah dilakukan
Menulis abstrak sebagai salinan pendahuluan. Abstrak harus mencakup seluruh dokumen — termasuk metode, temuan, dan kesimpulan — bukan hanya latar belakangnya. Jika abstrak hanya menggambarkan konteks tanpa menyebut temuan, abstrak tersebut belum memenuhi standar PerLAN 28/2017.
Ketentuan Metode Penelitian dalam Makalah Kebijakan
Salah satu pembeda utama makalah kebijakan dari policy brief adalah kewajiban menjelaskan metode penelitian secara terperinci. PerLAN 28/2017 menyatakan bahwa metode penelitian dalam makalah kebijakan harus memenuhi karakteristik keilmuan — yaitu bersifat rasional, empiris, atau sistematis.
Metode yang Umum Digunakan
- Kualitatif — studi kasus, wawancara mendalam, analisis dokumen, fenomenologi. Cocok untuk memahami dinamika kebijakan yang kompleks dan kontekstual.
- Kuantitatif — survei, analisis statistik, regresi, analisis data sekunder. Cocok untuk mengukur hubungan antar variabel dalam kebijakan.
- Mixed Method — kombinasi kualitatif dan kuantitatif. Semakin populer dalam penelitian kebijakan karena memberikan gambaran yang lebih komprehensif.
- Analisis Kebijakan — content analysis, regulatory impact assessment, evaluasi program. Spesifik untuk kajian kebijakan publik.
Pendekatan penelitian yang digunakan | Teknik pengumpulan data (wawancara, observasi, dokumentasi, survei) | Sumber data dan informan kunci | Teknik analisis data | Cara memastikan validitas dan reliabilitas temuan.
Perbedaan Kesimpulan dan Ringkasan
Ini adalah kesalahan yang paling sering dilakukan mahasiswa dan bahkan penulis berpengalaman. PerLAN 28/2017 secara eksplisit menegaskan bahwa kesimpulan bukan ringkasan dan bukan tulisan ulang dari pembahasan.
| Aspek | Ringkasan ❌ | Kesimpulan ✅ |
|---|---|---|
| Isi | Mengulang kembali poin-poin dari pembahasan | Menyampaikan implikasi dan makna dari temuan |
| Fungsi | Memperpendek pembahasan | Menjawab rumusan masalah secara langsung |
| Nada | Deskriptif — menggambarkan apa yang ada | Interpretatif — memaknai apa yang ditemukan |
| Format | Paragraf panjang | Kalimat utuh atau butir-butir berurutan |
| Informasi baru | Tidak ada | Boleh ada — berupa implikasi atau arah penelitian lanjutan |
Kembali ke rumusan masalah yang Anda tulis di pendahuluan. Kesimpulan yang baik adalah yang menjawab setiap pertanyaan dalam rumusan masalah secara langsung, ringkas, dan dalam bahasa yang berbeda dari pembahasan — bukan mengulanginya.
Yang Boleh dan Tidak Boleh dalam Makalah Kebijakan
- Tulis judul dalam dua bahasa jika untuk publikasi jurnal
- Sertakan abstrak 250 kata dalam Bahasa Indonesia dan Inggris
- Cantumkan kata kunci dalam dua bahasa di bawah abstrak
- Jelaskan metode penelitian secara terperinci
- Gunakan minimal 10 referensi dari sumber reliabel
- Pisahkan dengan jelas antara hasil dan pembahasan
- Tulis kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah
- Gunakan visualisasi data untuk memperkuat pembahasan
- Menggunakan email instansi dalam alamat penulis
- Menulis abstrak hanya sebagai ringkasan latar belakang
- Mencantumkan kutipan atau referensi di dalam abstrak
- Menulis kesimpulan sebagai ringkasan pembahasan
- Menggunakan blog atau Wikipedia sebagai referensi
- Kurang dari 10 referensi dalam daftar pustaka
- Tidak mencantumkan metode penelitian sama sekali
- Saran yang terlalu umum tanpa penerima yang jelas
Template Makalah Kebijakan Siap Pakai
Berikut adalah template struktur makalah kebijakan yang sesuai dengan PerLAN 28/2017. Gunakan sebagai kerangka kerja yang dapat disesuaikan dengan topik dan konteks spesifik Anda.
JUDUL MAKALAH KEBIJAKAN (BAHASA INDONESIA)
TITLE OF POLICY PAPER (ENGLISH VERSION)
⟶ Spesifik, jelas, mengandung kata kunci | Huruf besar, cetak tebalNama Penulis
[Nama lengkap tanpa gelar | Nama penulis utama paling awal]
[Nama instansi/lembaga | Email pribadi penulis — bukan email instansi]
Abstrak
[Permasalahan pokok | Metode analisis | Kegiatan yang dilakukan | Temuan utama | Kesimpulan singkat]
Kata Kunci: [kata kunci 1, kata kunci 2, kata kunci 3, kata kunci 4, kata kunci 5]
⟶ 250 kata Bahasa IndonesiaAbstract
[English translation of the abstract above]
Keywords: [keyword 1, keyword 2, keyword 3, keyword 4, keyword 5]
⟶ 250 kata Bahasa Inggris | Total abstrak dalam satu lembarA. Pendahuluan
[Latar belakang | Identifikasi masalah | Rumusan masalah | Tujuan penulisan | Hipotesis jika ada | Tinjauan pustaka/reviu literatur]
B. Metode Penelitian
[Pendekatan penelitian: kualitatif/kuantitatif/mixed method | Teknik pengumpulan data | Sumber data dan informan | Teknik analisis data | Validitas dan reliabilitas]
⟶ Harus cukup terperinci agar dapat direplikasiC. Hasil dan Pembahasan
[Temuan penelitian yang menjawab rumusan masalah | Analisis mendalam atas temuan | Ilustrasi: tabel, grafik, gambar, diagram | Kaitkan dengan teori dan literatur yang relevan]
⟶ Bagian terpanjang — proporsi terbesar dokumenD. Kesimpulan
[Jawaban langsung atas rumusan masalah | Bukan ringkasan pembahasan | Dalam bentuk kalimat utuh atau butir-butir berurutan]
E. Saran
[Rekomendasi akademis atau tindak lanjut | Implikasi kebijakan atas kesimpulan | Arah penelitian lanjutan yang disarankan]
Daftar Pustaka
[Semua referensi yang dikutip dalam makalah — disusun sesuai gaya sitasi yang dipilih]
⟶ Minimum 10 referensi | Pilih salah satu: APA, MLA, Chicago, CSE, atau AMAContoh Judul Makalah Kebijakan yang Efektif
Berikut adalah contoh judul makalah kebijakan dari berbagai bidang administrasi publik yang memenuhi kriteria PerLAN 28/2017 — spesifik, mengandung kata kunci, dan mencerminkan kajian ilmiah yang komprehensif.
Kualitas Pelayanan Publik Digital dan Kepuasan Masyarakat: Analisis Implementasi Aplikasi Layanan Kependudukan di Pemerintah Kota
Fokus: Menganalisis hubungan antara kualitas layanan publik digital dan tingkat kepuasan masyarakat pengguna aplikasi kependudukan daerah.
Tata Kelola Kolaboratif dalam Penanganan Stunting: Koordinasi Lintas Sektor dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitasnya di Kabupaten
Fokus: Menganalisis pola dan efektivitas koordinasi lintas OPD dalam penanganan stunting menggunakan kerangka Collaborative Governance Ansell dan Gash.
Implementasi Sistem Merit dalam Manajemen ASN Pasca Penyederhanaan Birokrasi: Studi Komparatif di Tiga Pemerintah Daerah
Fokus: Membandingkan implementasi sistem merit dalam promosi jabatan ASN di tiga pemerintah daerah setelah kebijakan penyederhanaan birokrasi.
Efektivitas Dana Alokasi Khusus dalam Mendorong Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Bidang Kesehatan di Daerah Tertinggal
Fokus: Mengevaluasi efektivitas DAK Kesehatan dalam mendorong pemenuhan SPM di kabupaten-kabupaten yang masuk kategori daerah tertinggal.
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)
Penutup: Makalah Kebijakan sebagai Jembatan antara Ilmu dan Kebijakan
Dari tiga jenis KTI yang sudah kita bahas dalam seri ini, makalah kebijakan adalah yang paling menuntut. Ia membutuhkan ketelitian metodologi seorang peneliti, kejelasan komunikasi seorang praktisi, dan ketajaman analisis seorang analis kebijakan — sekaligus.
Tapi justru itulah kekuatannya. Makalah kebijakan yang baik adalah jembatan yang paling kokoh antara dunia akademis dan dunia kebijakan. Ia bisa dipublikasikan di jurnal ilmiah, dipresentasikan di konferensi, dan pada saat yang sama memberikan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan.
Dengan memahami standar PerLAN 28/2017 secara menyeluruh — dari abstrak bilingual hingga ketentuan minimal referensi — Anda tidak hanya memenuhi persyaratan formal, tetapi membangun kompetensi menulis kebijakan yang akan terus berguna sepanjang karier Anda.
Seri panduan KTI PerLAN 28/2017 ini — policy brief, policy paper, dan makalah kebijakan — adalah investasi pemahaman yang akan membedakan Anda dari penulis kebijakan yang hanya menulis berdasarkan kebiasaan. Standar yang jelas menghasilkan karya yang jelas. Dan karya yang jelas adalah yang paling mungkin menghasilkan perubahan nyata.
Seri Panduan KTI PerLAN 28/2017 di SPGI
Baca seluruh seri panduan KTI Analis Kebijakan berdasarkan PerLAN 28/2017:
