Persoalan kekurangan dokter di Indonesia bukan isu baru — Menkes Budi Gunadi Sadikin bahkan menyebutnya sebagai masalah yang telah berlangsung hampir 80 tahun. Yang baru adalah keterbukaan data dan koreksi narasi. Selama ini, publik dan sebagian pembuat kebijakan meyakini bahwa akar masalahnya ada pada distribusi — bahwa jumlah dokter sebenarnya cukup, hanya tidak merata. Menkes secara tegas membantah asumsi ini dalam Rapat Kerja Komisi IX 8 Juni 2026: “Kita dengar selama ini masalahnya distribusi. Data yang kita miliki tidak demikian.”

Data proyeksi Kemenkes bersama Universitas Indonesia — dokumen perencanaan nasional pertama yang menghitung kebutuhan tenaga kesehatan hingga tingkat kabupaten — membuktikan bahwa Indonesia kekurangan dokter secara absolut, bukan hanya secara distribusional.

Per 2026, rasio dokter terhadap populasi Indonesia berada di angka 0,76 per 1.000 penduduk — masih di bawah target 0,8 yang ditetapkan pemerintah, apalagi standar WHO sebesar 1 per 1.000 penduduk. Di sisi lain, rasio di Jakarta telah mencapai 2,53 per 1.000 penduduk — lebih dari tiga kali rata-rata nasional (Kemenkes/GoodStats, 2026). Ketimpangan inilah yang menjadi bukti paling keras bahwa Indonesia menghadapi krisis ganda: kurangnya jumlah dokter secara nasional, sekaligus ketimpangan distribusi yang ekstrem antardaerah.

Proyeksi Kemenkes bersama Universitas Indonesia menunjukkan kebutuhan dokter umum pada 2032 mencapai 255.420 orang, sementara suplai hanya diproyeksikan 162.220 — meninggalkan gap 93.200 dokter. Dengan laju produksi 12.000–14.000 dokter umum per tahun, pemenuhan gap ini akan membutuhkan waktu lebih dari satu dekade tanpa percepatan struktural yang serius.

Untuk dokter spesialis, kondisinya lebih memprihatinkan. Hanya 22 penyelenggara PPDS dari 115 fakultas kedokteran yang ada menghasilkan sekitar 2.700 lulusan spesialis per tahun. Menkes Budi Gunadi Sadikin membandingkan dengan Inggris yang — dengan populasi jauh lebih kecil — mampu menghasilkan dokter spesialis empat hingga lima kali lebih banyak per tahun, karena menganut sistem pendidikan berbasis rumah sakit (hospital-based) yang lebih efisien (Raker Komisi IX, 2024–2026).

Lebih dari itu, kualitas produksi juga bermasalah: data Kemenkes menunjukkan 2.623 peserta uji kompetensi dokter (UKMPPD periode 2016–2024) belum berhasil lulus, di mana 37 persen di antaranya telah mengikuti ujian lebih dari tiga kali. Per Mei 2026, 297 di antaranya resmi dinonaktifkan dari status mahasiswanya berdasarkan Surat Dirjen Dikti Kemdiktisaintek No. 337/DST/B.B2/DT/02.00/2026.

Kelangkaan dokter di Indonesia bukan hanya soal jumlah nasional yang kurang — melainkan ketimpangan distribusi yang mencapai taraf ekstrem. Data Kemenkes yang disampaikan dalam berbagai Rapat Komisi IX menunjukkan:

Menkes mengungkap contoh paling konkret dari krisis ini dalam Raker Komisi IX 25 Juni 2026: di Kabupaten Mamberamo Raya, Papua, tidak ada satu pun dokter spesialis. Dokter giginya nol. Dari 17 puskesmas yang ada, 12 di antaranya tidak memiliki dokter. Kondisi ini bukan anomali — ia adalah cerminan dari sistem yang secara struktural menghasilkan dokter yang kemudian menumpuk di kota, karena insentif bekerja di daerah tidak cukup kuat untuk menarik dan mempertahankan mereka.

Indikator paling jelas dari keparahan krisis distribusi adalah fenomena tiga Surat Izin Praktik (SIP) yang masih umum ditemukan. Menkes menegaskan: “Cara paling mudah melihatnya adalah dari SIP yang masih tiga. Kalau SIP tiga, artinya jumlah dokter yang ada hanya sekitar sepertiga dari kebutuhan.” (Raker Komisi IX, 25 Juni 2026).

Dimensi retensi adalah yang paling jarang mendapat perhatian kebijakan, namun paling menentukan keberlanjutan sistem. Dalam Raker Komisi IX 25 Juni 2026, Menkes mengungkap bahwa keluhan terbesar dokter bukan berasal dari pasien, melainkan dari sesama tenaga medis: “Ini sebagian besar dari teman-teman atau seniornya.” Data yang disampaikan dalam RDP Komisi IX 30 April 2025 menunjukkan bahwa sejak kanal pengaduan dibuka pada 20 Juli 2023, terdapat 2.668 laporan dugaan bullying dalam program PPDS — di mana 632 laporan (24%) terkonfirmasi sebagai kasus perundungan.

Di luar bullying, Menkes juga menyoroti dua masalah retensi lain yang sama seriusnya: pertama, ketimpangan penghasilan dokter yang sangat besar — “mungkin bisa ribuan kali antara yang paling atas dan paling bawah” — dengan dokter berpenghasilan rendah di layanan primer yang paling rentan; dan kedua, ancaman hukum dari pasien yang kerap dihadapi dokter yang bertugas di daerah konflik tinggi tanpa perlindungan yang memadai dari negara. Kombinasi tiga faktor retensi ini mendorong dokter menjauhi layanan publik di daerah terpencil, memperparah krisis distribusi yang sudah gawat.

Kerangka Systemic Policy and Governance (SPG) memandang krisis SDM dokter bukan sebagai masalah tunggal yang bisa diselesaikan dengan satu kebijakan, melainkan sebagai kegagalan koherensi antar subsistem yang saling berinteraksi. Kebijakan yang hanya menyasar satu subsistem — misalnya hanya menambah kuota mahasiswa kedokteran — tidak akan menghasilkan perubahan sistemik yang berkelanjutan, karena kegagalan subsistem lain akan terus menghambat outcomes akhir.

Pemerintah tidak berdiam diri menghadapi krisis ini. Sejumlah kebijakan strategis telah diluncurkan dan layak mendapat apresiasi, namun juga perlu dievaluasi secara kritis oleh Komisi IX:

Berdasarkan analisis SPG di atas, berikut tiga rekomendasi strategis yang dirancang untuk menyasar ketiga subsistem secara bersamaan melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran Komisi IX:

Proyeksi kekurangan 93.200 dokter pada 2032 bukan angka statistik biasa. Angka itu adalah bayangan dari jutaan warga yang akan antre panjang di puskesmas yang tidak memiliki dokter, yang akan terpaksa menempuh perjalanan jauh ke kota hanya untuk menemui dokter spesialis, atau yang tidak akan tertolong karena tidak ada tenaga medis di kabupaten mereka. Komisi IX DPR RI sudah menaruh perhatian yang tepat pada isu ini melalui serangkaian rapat yang intens sepanjang Juni 2026. Langkah berikutnya adalah mengubah perhatian menjadi tekanan regulasi yang konkret.

Dalam perspektif Systemic Policy and Governance, krisis SDM dokter hanya bisa diselesaikan jika ketiga subsistem — produksi, distribusi, dan retensi — diperbaiki secara bersamaan, bukan bergantian dan tidak saling terhubung. Itulah tugas yang mendesak untuk ditunaikan Komisi IX dalam sisa masa sidang 2026.