“Keberhasilan Koperasi Merah Putih tidak ditentukan oleh berapa banyak koperasi yang dibentuk, tetapi oleh kemampuan koperasi tersebut menciptakan nilai ekonomi dan sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat.”
Anda mungkin sudah sering mendengar nama ini: Koperasi Merah Putih. Program yang lahir dari semangat memperkuat ekonomi desa dan memberdayakan masyarakat. Niatnya baik. Skala ambisinya besar. Dan tidak ada yang salah dengan keduanya.
Pemerintah menargetkan pembentukan ratusan ribu koperasi desa di seluruh Indonesia. Angka yang luar biasa, dan mencerminkan keyakinan bahwa koperasi bisa menjadi tulang punggung ekonomi desa yang selama ini bergantung pada tengkulak, warung kelontong, dan rantai distribusi yang panjang. Dalam konteks itu, Koperasi Merah Putih bukan sekadar program. Ia adalah gagasan tentang bagaimana ekonomi kerakyatan seharusnya bekerja.
Tapi ada satu hal yang sering luput dari diskusi publik: setiap kebijakan yang baik, jika tidak dikawal dengan tata kelola yang kuat, bisa berubah menjadi kebijakan yang sekadar ada, ramai di atas kertas, sunyi di lapangan. Sejarah kebijakan pemberdayaan ekonomi kita penuh dengan kisah program yang diluncurkan dengan meriah, lalu perlahan menghilang tanpa jejak yang jelas.
SPGI tidak hadir untuk menghakimi apakah Koperasi Merah Putih akan berhasil atau gagal. Pertanyaan itu terlalu dini dan terlalu sempit. Yang ingin kami ajukan adalah pertanyaan yang lebih penting dan lebih berguna: risiko apa yang perlu kita kenali sejak awal, agar kebijakan ini benar-benar mencapai tujuannya?
Ketika kelembagaan bergerak lebih cepat dari kapasitasnya
Salah satu pola yang berulang dalam sejarah kebijakan koperasi di Indonesia adalah paradoks kecepatan: kelembagaan terbentuk sangat cepat, tetapi kapasitas untuk menjalankannya tumbuh jauh lebih lambat. Akibatnya, badan hukum sudah ada, tapi aktivitas ekonominya nihil. Papan nama terpasang, rapat pembentukan sudah digelar, stempel sudah dicetak, namun tidak ada satu pun transaksi yang terjadi.
Ini bukan kegagalan niat. Ini kegagalan desain. Dan ia bisa dicegah jika kita mau jujur tentang risiko-risikonya sejak awal.
Lima risiko yang perlu diantisipasi
Koperasi terbentuk secara administratif tetapi tidak menjalankan usaha nyata. Mitigasi: studi kelayakan berbasis potensi lokal yang spesifik sebelum pendirian, bukan model bisnis seragam dari pusat.
Pengurus belum memiliki kemampuan manajemen, keuangan, dan bisnis yang memadai. Mitigasi: pelatihan berkelanjutan disertai pendampingan profesional terstruktur, bukan pelatihan sekali jalan.
Koperasi berpotensi menjadi alat kepentingan kelompok tertentu di tingkat desa atau kecamatan. Mitigasi: tata kelola transparan dengan mekanisme akuntabilitas anggota yang terstruktur.
Koperasi hanya aktif selama ada bantuan modal atau fasilitas dari negara. Mitigasi: diversifikasi usaha dan penguatan kemitraan bisnis swasta sejak tahap awal operasional.
Ada satu risiko kelima yang sering dianggap remeh namun justru paling menentukan: rendahnya partisipasi anggota. Koperasi yang kehilangan basis sosialnya bukan lagi koperasi, ia hanya badan hukum dengan stempel. Pelibatan anggota secara aktif, transparansi laporan keuangan, dan distribusi manfaat yang adil bukan sekadar nilai-nilai koperasi yang tertulis di anggaran dasar. Itu adalah syarat biologis kelangsungan hidupnya.
Dalam banyak kasus koperasi yang stagnan di Indonesia, akar masalahnya bukan pada kurangnya modal awal atau lemahnya regulasi. Masalahnya ada di sini: anggota merasa tidak memiliki koperasi tersebut. Mereka hadir saat rapat pembentukan, menandatangani dokumen, lalu tidak pernah kembali — karena tidak ada nilai yang mereka rasakan secara langsung.
Mengukur keberhasilan dari dampak, bukan dari angka
Mark Moore, dalam kerangka Public Value yang ia kembangkan, mengingatkan kita bahwa nilai sejati sebuah kebijakan publik bukan diukur dari seberapa banyak program yang diluncurkan atau seberapa cepat target kelembagaan terpenuhi. Nilai kebijakan diukur dari seberapa besar dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaatnya.
Dengan kerangka itu, Koperasi Merah Putih akan bermakna bukan ketika angka pendiriannya mencapai ratusan ribu, tetapi ketika seorang petani di desa bisa menjual hasil panennya dengan harga lebih adil melalui koperasi, ketika seorang ibu rumah tangga bisa mengakses modal usaha tanpa harus pergi ke rentenir, ketika pengurus koperasi mampu membaca laporan keuangan dan membuat keputusan bisnis yang tepat.
Itulah standar yang seharusnya kita gunakan untuk menilai kebijakan ini, dan itulah standar yang membuat identifikasi risiko menjadi pekerjaan yang sangat serius, bukan sekadar formalitas akademik.
Rekomendasi SPGI
- 01Prioritaskan kualitas koperasi di atas kuantitas pendirian, satu koperasi yang benar-benar berjalan dan memberikan manfaat nyata lebih berharga dari sepuluh koperasi yang hanya terdaftar.
- 02Bangun model bisnis berbasis potensi ekonomi lokal yang spesifik per wilayah, bukan cetak biru seragam yang diterapkan dari Sabang sampai Merauke.
- 03Perkuat kapasitas pengurus melalui pendampingan jangka panjang yang terstruktur, dengan mentor yang memiliki pengalaman bisnis nyata, bukan hanya fasilitator pelatihan.
- 04Kembangkan sistem evaluasi berkala yang mengukur dampak ekonomi dan sosial yang dirasakan anggota, bukan sekadar kepatuhan administrasi dan kelengkapan dokumen.
- 05Jaga independensi dan akuntabilitas kelembagaan dari kepentingan politik lokal sejak hari pertama, karena intervensi politik lebih mudah dicegah di awal daripada diobati setelah mengakar.
Mendukung sebuah kebijakan bukan berarti menutup mata terhadap risikonya. Justru sebaliknya, mengidentifikasi risiko sejak dini, dengan kejujuran dan keberanian analitik, adalah bentuk dukungan yang paling bertanggung jawab yang bisa diberikan oleh sebuah lembaga kajian kebijakan. Itulah yang ingin SPGI lakukan: bukan menghakimi, bukan meragukan niat, melainkan membantu kebijakan ini tiba di tujuannya — dengan selamat dan bermartabat.
— SPGI · Systemic Policy & Governance Institute
